Skip to Content

INFOMENARIKINDO

Berita Dan Informasi Seputar Indonesia

Setya Novanto Melarikan Diri

Setya Novanto Melarikan Diri

Be First!
Setya-Novanto-1

Setya Novanto melarikan diri

INFO MENARIK INDO – Tim penyidik KPK menyambangi kediaman ketua DPR-RI, Setya Novanto di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu malam, 15 November 2017, sekitar pukul 21.38 WIB. Ada informasi, penyidik siap menjemput dan menangkap Setya Novanto.

Penjemputan paksai ini dilakukan, karena Setya Novanto sudah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK, terkait kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Setya Novanto telah tiga kali mangkir sebagai saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudiharjo, yang juga Direktur Utama Quadra PT Quadra Solution.

Untuk pemerikasaan perdana sebagai tersangka, pada Rabu, 15 November 2017, Setya Novanto juga kembali mangkir.

Mangkirnya saudara Setya Novanto, lantaran beralasan bahwa permeriksaan terhadapnya mesti ada izin dari Presiden Joko Widodo. Ketentuan Pasal 245 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) menjadi dalil Setya Novanto untuk mangkir pemeriksaan.

Menerima banyak kritikan tidak membuat Setya Novanto melunak. Justru lewat kuasa hukumnya, ia menggugat beberapa pasang undang-undang nomor 30 tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Proses judicial review ke MK ini pula yang membuat Ketua Umum Partai Golkar tersebut, tidak bisa memenuhi pemeriksaan KPK. Novanto beralasan, KPK harus menunggu putusan MK bila ingin memeriksanya.

Surat Perintah Penangkapan

w644

Petugas Brimob berjaga saat tim penyidik KPK menggeledah rumah Setya Novanto.

Pihak KPK yang diwakili juru bicara Febri Diansyah menyebutkan, penjemputan paksa merupakan salah satu opsi yang bisa diterapkan pihaknya. Namun, ia menegaskan, KPK sudah menerbitkan surat penangkapan terhadap Setya Novanto.

Surat penangkapan ini diterbitkan, karena Setya Novanto sudah berulang kali mangkir dari panggilan dan pemeriksaan sebagai saksi. Alasan pemerikasaan perlu izin presiden Joko Widodo dan hak imunitas anggota dewan, dinilai tidak relevan. Selain itu, KPK sudah mencoba persuasif terhadap Novanto.

” KPK menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap saudara Setya Novanto terkait dugaan dirinya atas tindak pidana korupsi KTP elektronik. ” kata febri di gedung KPK kamis dini hari, 16 November 2017.

Lebih dari lima jam, penyidik KPK berada di kediaman Setya Novanto. beberapa penyidik tampak bolak-balik dengan membawa dokumen hingga tas ransel hingga pukul 02.45 WIB. Namun sosok Setya Novanto tidak juga terlihat.

Dilaporkan, tim penyidik KPK hanya menemui istri Setya Novanto, Deisti Astriani Tagor dan kuasa hukumnya Fredrich Yunadi.

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah, agar proses hukum berjalan lancar, Setya Novanto diminta untuk menyerahkan diri ke KPK. ” Sampai dengan tengah malam ini, tim penyidik masih berada di lapangan, pencarian masih dilakukan ” ujarnya.

Novanto bisa masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau DPO

w644 (2)

Setya Novanto saat sebagai saksi dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP.

w644 (1)

Ketua DPR Setya Novanto

 

Sosok Setya Novanto hingga kamis dini hari, 16 November 2017, pukul 02.45 WIB, belum juga terlihat batang hidungnya di kediamannya. Mengantisipasi Setya Novanto yang belum tertangkap, membuat KPK juga berkoordinasi dengan Polri.

Antisipasi itu dilakukan dengan cara menerbitkan surat Daftar Pencari Orang (DPO) untuk tersangka Setya Novanto. Penerbitan DPO ini sebagai alternatif, bila mantan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya itu belum ditemukan, atau belum menyerahkan diri.

“Prinsip, semua orang sama di mata hukum. Perlu dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Jadi, belum terlambat untuk menyerahkan diri,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Terkait upaya penahanan bila Novanto sudah ditangkap, Febri belum bisa bicara. Menurutnya, hal tersebut perlu proses maksimal 1 x 24 jam untuk penentuan status lebih lanjut.

“Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kalau penangkapan dilakukan maksimal 24 jam diperlukan penentuan status,” tutur Febri kembali.

Kemungkinan Novanto kabur ke luar negeri, ia pesimistis. Sebab, KPK sejak awal Oktober 2017, sudah meminta Direktorat Jenderal Imigrasi terkait surat pencegahan ke luar negeri.

Kuasa Hukum Setya Novanto

w644 (3)

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi.

Sebelumnya, kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, pemeriksaan kliennya sebagai saksi atau pun tersangka, mesti merujuk regulasi. Ia pun menguraikan pasal yang dimaksud terkait hal ini.

Dijelaskan dia, seperti Pasal 245? dan Pasal 224 ayat 1 sampai 5 UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sudah diuji materi di MK pada putusan Nomor 76.

“Jangan lupa, putusan MK nomor 76 tersebut memutuskan dua pasal. Pasal 244 dan 225 ayat 1-5. Pasal 224 ayat 2, ketika dewan jalankan tugas baik dalam gedung DPR atau di luar DPR, maka pemanggilannya itu wajib mendapatkan izin dari Presiden. Jangan sekarang, argumentasi seperti akrobat,” kata Fredrich di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2017.

Tak hanya beberapa pasal UU MD3, namun dia juga menyinggung Pasal 20 A ayat 3 soal Anggota Dewan yang punya hak untuk mengawasi, berbicara, dan punya hak imunitas. Menurutnya, apa yang dilakukan KPK tak sesuai dengan UUD 1945.

“Hak imunitas ini hak istimewa yang diberikan oleh UU pada anggota dewan. Bagaimana sekarang, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memerkosa UUD 1945,” ujar Fredrich.

Nasib Karir Novanto

Status tersangka dugaan korupsi e-KTP resmi kembali melekat pada Setya Novanto sejak Jumat lalu, 10 November 2017, memunculkan reaksi dari berbagai pihak. Apalagi, disertai langkah KPK yang coba menangkapnya dengan menyambangi kediamannya.

Menurut Koordinator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doly Kurnia, pergantian Novanto sebagai ketua umum mutlak dilakukan, demi perbaikan partai. Apalagi, dengan surat penangkapan sudah diterbitkan KPK menjadi acuan Novanto sudah tak layak jadi pimpinan tertinggi Partai Golkar.

Setya Novanto diminta ksatria untuk menyerahkan diri kepada KPK, agar mempelancar proses hukum yang berjalan dengan lancar.

“Ngototnya SN untuk selalu tidak kooperatif, bahkan membangkang dalam menuntaskan kasus megaskandal korupsi e-KTP, yang ditunjukkan dengan berkali-kali mangkir,” kata Doly, Kamis 16 November 2017.

w644 (4)

Share and Enjoy ....
0
Setya Novanto Melarikan Diri on November 16, 2017 rated 5.0 of 5
Previous
Next

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*